14 Hal Yang Harus Diketahui StartUp dan UMKM Soal Undang-Undang Hak Cipta Terbaru

Pemerintah sedang memperbarui sejumlah beleid yang terkait dengan kekayaan intelektual. Yang tengah dibahas adalah revisi Undang-Undang tentang Merek. Sementara untuk Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta telah melenggang mulus disahkan sejak beberapa waktu lalu. Bagi UMKM dan Startup di Indonesia, menarik untuk memahami isi Undang-Undang Hak Cipta dan apa implikasinya terhadap bisnis yang mereka jalankan.

1. Apa Itu Hak Cipta?

Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan di Indonesia. Sebelumnya hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sekarang hak cipta dan seluk beluk perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU 28/2014, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta berbeda dengan hak merek dan hak paten, jadi jangan sampai anda tertukar dalam penggunaan sebutan yang benar. Merek adalah adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek menekankan pada unsur pembeda suatu objek. Misalnya laptop, bisa ada yang bermerek Asus, ada yang bermerek Acer. Adanya suatu merek menjadikan produk yang sama memiliki pembeda dengan produk sejenis. Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sementara paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten berbicara soal teknologi how to. Paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Baca juga: Ini Alasan Pendaftaran Merek Penting Bagi UMKM Untuk Mengembangkan Bisnis

 

2. Lahirnya Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Cipta

Suatu ciptaan memiliki hak cipta secara otomatis, artinya begitu ciptaan itu diwujudkan atau dipublikasikan, hak ciptanya lahir. Misalnya, seorang musisi membuat suatu lagu yang kemudian dibuat dalam tulisan, direkam, dan dipublikasikan; maka hak cipta atas lagu tersebut telah lahir secara otomatis. Dengan demikian, perlindungan atas hak cipta dari lagu tersebut berlaku secara otomatis.

Tanpa ada pendaftaran ke Negara pun, pencipta menjadi pemilik hak cipta. Meskipun demikian, anda tetap dapat melakukan pendaftaran hak cipta atas ciptaan anda. Sistem perlindungan Negara terhadap hak cipta sendiri bersifat deklaratif. Artinya, pendaftar hak cipta dianggap sebagai pemilik hak selama tidak ada pembuktian yang sebaliknya. Hak cipta dari dari suatu ciptaan adalah milik penciptanya, kecuali ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa ciptaan tersebut lahir dari menjiplak ciptaan orang lain.

Hal ini berbeda dengan hak atas merek yang kepemilikannya atas haknya tidak lahir secara otomatis. Perlu adanya pendaftaran atas merek dulu. Itupun tidak otomatis lahir hak atas merek dan perlindungan atas hak mereknya. Untuk merek yang didaftarkan, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat hak merek sebagai bukti kepemilikan atas merek yang didaftarkan tersebut.

 

3. Konsep Pencipta dan Ciptaan

Pencipta merupakan individu, baik orang maupun badan hukum, yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terwujud sebagai hasil inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dieskpresikan dalam bentuk nyata. Kecuali terbukti sebaliknya, pencipta adalah orang yang namanya:

  1. Disebut dalam ciptaan;
  2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
  3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan
  4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Meski demikian kalau ada suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian dan dihasilkan dari kerja 2 orang atau lebih, maka pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan atau orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta tiap orang atas masing-masing bagian ciptaannya. Sementara jika suatu ciptaan dirancang seseorang dan diwujudkan lewat kerja orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang tersebut, maka perancang itulah yang menjadi pencipta.

 

4. Wujud Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta

Nah, poin nomor 4 ini mungkin yang paling penting karena menjelaskan wujud ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Kalau diatas telah dijelaskan contoh ciptaan atau kreasi yang termasuk dalam merek dan paten, maka wujud ciptaan yang dilindungi hak cipta berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang berupa:

  1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
  3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
  6. Karya seni rupa pelbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  7. Karya arsitektur;
  8. Peta;
  9. Karya seni batik atau seni motif lain;
  10. Karya seni terapan;
  11. Karya fotografi;
  12. Potret;
  13. Karya sinematografi;
  14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari transformasi;
  15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya nasional;
  16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang bisa dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  18. Permainan video; dan
  19. Program komputer.

 

5. Wujud Ciptaan Yang Dikecualikan

Setelah paham dengan uraian dari ciptaan yang dilindungi, penting juga untuk mengetahui karya yang tidak dilindungi hak cipta hingga tidak diakui sebagai ciptaan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

  1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Misalnya, anda berencana menulis lagu dengan suatu tema dan susunan nada tertentu, namun ide tersebut belum anda realisasikan dalam bentuk coretan apapun, hanya berkisar di dalam kepala anda. Disini anda tidak bisa dikatakan sudah menghasilkan suatu karya atau ciptaan yang bisa dilindungi hak ciptanya. Oleh karena itu, anda tidak bisa mengatakan seseorang menjiplak atau mengaransemen lagu anda karena pada kenyataannya lagu itu belum anda ungkapkan dalam bentuk tulisan atau coretan, rekaman, dan/atau publikasi.
  2. Alat, benda, atau produk yang diciptakan sebagai penyelesaian masalah teknis atau kebutuhan fungsional;
  3. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
  4. Peraturan perundang-undangan;
  5. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
  6. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
  7. Kitab suci atau simbol keagamaan.

 

6. Durasi Kepemilikan dan Perlindungan Atas Hak Cipta dan Hak Ekonominya

Kepemilikan atas hak cipta memiliki durasi yang berbeda-beda. Berikut beberapa jenis ciptaan dan durasi kepemilikan haknya:

  1. Karya pelaku pertunjukan yang berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan atas hak ekonomi tersebut akan kembali beralih pada pelaku pertunjukan setelah 25 tahun.
  2. Bagi ekspresi budaya nasional, hak ciptanya dipegang oleh Negara. Begitu pula dengan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diumumkan, maka hak ciptanya di tangan Negara dengan alasan melindungi penciptanya.
  3. Untuk buku atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dengan mekanisme jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya kembali beralih pada penciptanya setelah perjanjian tersebut mencapai 25 tahun.

 

Perlindungan hak cipta terdiri atas:

  1. Atas ciptaan pada penjelasan nomor 4 diatas, bagian (1) huruf a sampai i diatas, mendapat perlindungan selama penciptanya hidup dan terus berlangsung 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.
  2. Atas ciptaan pada penjelasan nomor 4 diatas, bagian (1) huruf k sampai q diatas, perlindungannya berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
  3. Jika pemilik atau pemegang hak cipta merupakan badan hukum, maka perlindungannya berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
  4. Ekspresi budaya tradisional yang dipegang Negara, perlindungannya tidak berbatas waktu.
  5. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sehingga dipegang haknya oleh Negara, dilindungi selama 50 tahun sejak pengumuman pertama kali.

 

Selain hak cipta, hak ekonomi juga memperoleh perlindungan sebagai berikut:

  1. Perlindungan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan adalah 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
  2. Perlindungan hak ekonomi bagi produser fonogram adalah 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan
  3. Perlindungan hak ekonomi bagi lembaga penyiaran adalah 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

 

7. Konsep Pemilik dan Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta dapat berupa:

  1. Pencipta sebagai pemilik hak cipta;
  2. Pihak yang menerima pengalihan hak cipta secara sah dari pencipta; atau
  3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari yang pihak di poin b diatas.

 

8. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Dengan adanya perlindungan yang timbul secara otomatis, hak cipta menjadi hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Untuk hak moral dari hak cipta sendiri artinya pencipta berhak untuk diberikan pengakuan (credit) namanya pada hasil ciptaannya, baik dalam bentuk asli maupun distorsi, modifikasi, atau mutilasi atas ciptaannya. Hak moral ini merupakan hak yang melekat pada diri si pencipta selama hidupnya. Meski demikian hak ekonominya bisa dialihkan.

Lalu apa itu hak ekonomi? Hak cipta memiliki hak ekonomi, selain hak moral. Dengan adanya hak ekonomi artinya pencipta berhak mendapatkan manfaat secara ekonomis dari ciptaannya. Manfaat ekonomi ini dapat diperoleh dengan cara antara lain penerbitan ciptaan, penggandaan dalam berbagai bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan yang dilaksanakan tanpa melanggar moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, serta pertahanan dan keamanan Negara.

 

9. Hak Cipta Sebagai Kebendaan dan Objek

Poin ini juga penting karena membedakan dengan rezim hak cipta sebelumnya. Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu, hak cipta dapat dialihkan. Menariknya, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU 28/2014, hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia. Teorinya pemilik atau pemegang hak cipta dapat memperoleh pinjaman perbankan dengan menjadikan karya ciptaannya sebagai jaminan.

Sayangnya, hal ini masih jauh panggang dari api. Belum ada peraturan yang secara khusus menjabarkan tentang penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan dalam sistem penyaluran kredit perbankan serta belum tersedianya lembaga penilai (appraisal) yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Meskipun peraturan terkait fidusia sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Fidusia memberikan ruang bagi hak cipta untuk menjadi jaminan, namun pihak perbankan sendiri belum memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman hanya dengan jaminan berupa hak cipta. Beberapa aspek berikut bisa jadi pertimbangannya:

  1. Kewajiban bank untuk berhati-hati dalam setiap aspek kegiatannya. Dalam memberikan kredit, perbankan juga terikat prinsip Know Your Customer yang berujung pada harus yakinnya bank akan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman.
  2. Dalam fidusia, objek jaminan tetap dikuasai debitur serta tidak ada penyerahan fisik.

 

10. Pengalihan Hak Cipta

Kepemilikan hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan mekanisme pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Meski demikian hak moral dari hak cipta bersangkutan tetap melekat pada penciptanya selama penciptanya masih hidup. Namun hak ekonomi tetap melekat pada pencipta selama hak ekonomi dari hak cipta bersangkutan belum dialihkan ke pihak lain.

 

11. Pendaftaran Hak Cipta

Agar tidak rancu, untuk soal pendaftaran ini, anda harus membaca poin nomor 2 diatas terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan hak cipta anda, berikut prosedurnya:

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM, baik secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan melampirkan (1) Contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya. Contohnya, untuk buku dan karya tulis lainnya berupa 2 buku yang telah dijilid dengan edisi terbaik dan untuk program komputer berupa 2 disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut; dan (2) Surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait.
  2. Menteri akan melakukan verifikasi dengan merujuk pada Daftar Umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya; dan
  3. Paling lambat 9 bulan setelah permohonan anda diterima, Menteri akan memberikan penerimaan atau penolakan atas permohonan tersebut. Jika permohonan ditolak, penolakan diberitahukan secara tertulis disertai alasannya. Jika permohonan diterima, Menteri akan menerbitkan Surat Pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

 

12. Lisensi dan Royalti

Jika anda menjadi pemilik hak cipta, anda berhak untuk memberikan lisensi pada pihak ketiga dengan memberikan syarat tertentu dan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Penerima lisensi kemudian berkewajiban untuk memberikan royalti yang besarannya berdasarkan kelaziman dan memenuhi unsur keadilan kepada pencipta, pemilik, atau pemegang hak cipta. Kemudian perjanjian lisensi ini harus dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta.

 

13. Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi dari hak cipta yang diwujudkan LMK dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Penghimpunan dilakukan dengan cara LMK menjadi wakil pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dalam melakukan perjanjian lisensi dengan pengguna hak cipta.

 

14. Penyelesaian Sengketa

Hak cipta sebagai salah satu resource yang bernilai ekonomi tentunya tak pelak dari potensi munculnya sengketa. Untuk itu UU 28/2014 memberikan solusi penyelesaian sengketa berupa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Jika anda ingin menempuh jalur pengadilan, maka sengketa hak cipta masuk ke jurisdiksi Pengadilan Niaga.

 

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com. Untuk informasi mengenai prosedur, syarat dan biaya pendirian PT, pendirian CV, serta perizinan usaha hubungi Easybiz di Tel: 0817 689 6896 atau email: halo@easybiz.id

Untuk mengetahui penawaran dan promo terbaru kami, silakan cek http://easybiz.id/penawaran/

Follow twitter kami @easybizID untuk tips seputar bisnis dan perizinan usaha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *