perkumpulanMasyarakat sering salah kaprah ketika ingin menentukan wadah untuk komunitas mereka. Sering salah membedakan antara yayasan, perkumpulan, Ormas. Cermati dulu artikel ini

Era media sosial dan ICT telah membuat masyarakat semakin terkoneksi. Imbasnya, berbagai grup, kelompok, dan komunitas yang memiliki kesamaan minat tumbuh subur. Mereka dengan mudah membentuk grup di smartphone dengan mengandalkan berbagai aplikasi yang ada. Sebut saja komunitas lego, moge, kuliner, fotografi, klub sepakbola, hingga yoga bermunculan. Banyak dari mereka yang merasa perlu untuk membuat komunitas dan kelompoknya menjadi organisasi yang formal dan memiliki legalitas.

Misalnya Ari, bukan nama sebenarnya, yang tergabung dalam sebuah komunitas motor mulai serius untuk membentuk organisasi yang paling cocok untuk komunitasnya. Sebab, dari omongan antaranggotanya mereka merasa perlu untuk mengumpulkan dana untuk kelangsungan komunitasnya. Misalnya, dengan mendirikan kafe. Selain untuk hang out, sebuah kafe juga bisa mendatangkan fulus bagi organisasi. Oleh sebab itu, mendirikan Perseroan Terbatas di Jakarta menjadi salah satu opsi bagi Ari.

Atau, easybiz juga beberapa kali mendapat pertanyaan melalui akun twitter kami @Legal4UKM yang menanyakan organisasi yang paling cocok bagi komunitas penggemar klub sepakbola. Mereka menanyakan apakah perkumpulan, yayasan, atau Organisasi Massa (Ormas) yang paling cocok?

Spirit untuk melegalkan sebuah organisasi atau komunitas memang patut diapresiasi. Bahkan tak jarang mereka menganggap organisasi tanpa badan hukum berarti ilegal. Padahal konstitusi kita menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa harus membuatnya dalam bentuk yang formal. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai memahami bentuk-bentuk organisasi dan pilihan yang paling sesuai untuk komunitas mereka agar dapat mengembangkan komunitasnya menjadi organisasi yang lebih maju.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Eryanto Nugroho mengatakan melegalkan suatu komunitas bukan berarti harus membentuk badan hukum. Menurutnya, perlu tidaknya membentuk badan hukum sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas.

“Kebutuhan melegalkan itu sendiri harus dipahami bahwa tidak semua orang kemudian harus menjadi atau memiliki badan hukum untuk komunitasnya. Entitas badan hukum itu mestinya dibentuk sesuai kebutuhannya saja,” katanya dalam sebuah perbincangan dengan easybiz.

Ia menegaskan meski tanpa berbadan hukum pun suatu komunitas apapun tetap legal karena dijamin oleh konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD1945. “Tidak semua harus menjadi badan hukum, komunitas apapun sudah legal dan konstitusional karena UUD 1945 menjamin itu,” katanya.

Untuk itu, memilih organisasi yang tepat biasanya didasarkan pada kebutuhan organisasi atau komunitas itu sendiri. Jika komunitas yang ada memiliki sifat komersial dan bertujuan untuk mencari keuntungan, ada baiknya untuk memilih bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ataupun alternatifnya berupa CV atau firma yang tidak berbadan hukum. Syarat pendirian PT sekarang relatif mudah dan biaya pendirian PT juga terjangkau. Sedangkan untuk badan hukum non profit bisa memilih yayasan atau perkumpulan. Selain pendirian PT dan CV, Easvbiz memberikan layanan pendirian yayasan dan perkumpulan dengan harga yang kompetitif.

Sejatinya, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Badan hukum yayasan lahir setelah ada akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Sementara untuk perkumpulan dari sisi aspek regulasi, pengaturannya belum banyak diperbarui sejak Indonesia merdeka. Ketentuan tentang badan hukum perkumpulan diatur dalam Staatsblad 1870-64 yang dikeluarkan pada 28 Maret 1870. Menurut ketentuan ini, status badan hukum akan diperoleh setelah mendapat pengesahan dari penguasa (saat itu adalah gubernur jenderal, sekarang pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM).

Sedangkan koperasi, merupakan badan hukum yang berada di tengah-tengah itu semua. Selain memegang fungsi ekonomi, koperasi juga bersifat sosial karena memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong. Di satu sisi, koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya melalui kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi para anggotanya.

Di luar beragam pilihan bentuk diatas, memiliki yang berbadan hukum dinilai akan lebih pas jika organisasinya memang berniat untuk membuka rekening bank, melakukan pengumpulan dana (fund raising), atau mendapatkan insentif pajak. Selain itu dengan berbadan hukum, sebuah organisasi diakui sebagai subjek dan entitas hukum yang sah.

Oleh karena itu, Eryanto kembali menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan sebelum memilih badan hukum untuk organisasi atau komunitas, yakni:

  1. Kenali dengan baik organisasi atau komunitas yang dibentuk dari sisi sifat, anggota, tujuan, hingga visi misi.
  2. Seseorang harus lebih dahulu paham dan mengerti perlu tidaknya membentuk badan hukum. Jangan sampai memaksakan diri sebab badan hukum yang dibentuk mendatangkan konsekuensi tersendiri termasuk dari sisi pajak.
  3. Komunitas harus memahami soal persyaratan dan konsekuensi dalam membentuk badan hukum. Dengan membentuk badan hukum, itu berarti suatu organisasi telah melahirkan entitas hukum di mata publik yang diakui negara dengan segala konsekuensinya. Misalnya organisasi harus selalu membuat laporan keuangan dan membayar pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Jadi, komunitas anda memilih yang mana?

Untuk informasi mengenai prosedur dan biaya pendirian perkumpulan, yayasan, serta perizinan lainnya hubungi Easybiz di Tel: 0817 689 6896 atau email: halo@easybiz.id

Follow twitter kami @easybizID untuk tips seputar bisnis dan perizinan usaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *