Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui
foto-launching-leo-pak-bayu
Easybiz 2.0: Platform Online Pendirian Perusahaan Diluncurkan
December 14, 2017
sewa-beli-ruko
Sebelum Menyewa Atau Membeli Ruko Untuk Tempat Usaha, Perhatikan 7 Hal Penting Ini
January 22, 2018
Show all

Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui

artikel-pt-cv

Di era perkembangan ekonomi kreatif dan kemajuan teknologi, memulai usaha dan menjadi seorang entrepreneur telah menjadi tren baru. Ini berlaku bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain. Perpaduan kreativitas dan penggunaan teknologi mampu membuat orang jeli dalam memberikan solusi atas suatu masalah. Nah, ketika kamu sudah menemukan ide bisnis yang bisa menawarkan solusi bagi kebutuhan pelanggan, menurut Harris Turino, pengusaha sekaligus pengajar di Prasetiya Mulya Business School, itu artinya kamu sudah saatnya memulai bisnis (Kontan, Februari 2017).

Kalau kamu sudah mantap menjalankan bisnis, penting juga untuk segera mempertimbangkan untuk membuat perusahaan atau badan usahanya dan sekaligus izin usaha yang sesuai. Mengapa membuat perusahaan atau badan usaha penting dan sebaiknya dilakukan di tahap awal? Sebab, adanya badan usaha memberikan nilai tambah terhadap usaha atau bisnis yang kamu jalankan. Apalagi kalau badan usaha yang kamu buat bentuknya Perseroan Terbatas (PT) maka kredibilitas usaha kamu akan semakin kuat dan dari aspek risiko akan lebih terlindungi karena PT adalah badan usaha yang berbadan hukum jadi ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan.

Sebagai pemilik perusahaan–kalau untuk perusahaan berbentuk PT namanya pemegang saham–maka tanggung jawab kamu sebatas nilai saham yang kamu miliki. Berbeda dengan perusahaan atau badan usaha yang bukan badan hukum, misalnya Persekutuan Komanditer (CV), Firma, atau Persekutuan Perdata dimana tanggung jawab pemilik perusahaan bisa sampai harta pribadi. Perusahaan yang bukan badan hukum pada hakikatnya dianggap sebagai persekutuan orang.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof.Dr. Rudhi Prasetya dalam bukunya “Teori dan Praktik Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa selain adanya pertanggungjawaban terbatas, ada beberapa alasan lain yang dijadikan pertimbangan dalam membuat PT. Pertama, kemudahan untuk melakukan transformasi bisnis. Misalnya suatu perusahaan memiliki aset berupa tanah dan akan dialihkan ke pihak lain. Karena PT terdiri atas saham maka untuk menguasai tanah tadi salah satu caranya adalah dengan membeli saham perusahaan tersebut.

Kedua, alasan perpajakan. Rudhy mengilustrasikan dengan orang yang memiliki tiga bisnis yang berbeda yang ketiganya memberi penghasilan. Kalau penghasilannya dihitung sebagai penghasilan perorangan maka pajak yang harus dibayarkan akan lebih besar dibandingkan bila dia membuat PT yang berbeda untuk ketiga bisnisnya tersebut.

Alasan yang ketiga harus membuat PT karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan usaha tertentu. Misalnya saat ini untuk membuat perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi maka harus membuat badan usaha berbadan hukum. Dalam hal ini maka pilihannya adalah membuat PT atau membuat koperasi.

Untuk artikel kali ini Easybiz membuat panduan mengenai perbedaan PT dan CV. Di bawah ini poin-poin yang bisa kamu pelajari sebelum memutuskan untuk membuat PT atau membuat CV. Sekarang membuat perusahaan bentuknya PT atau membuat perusahaan bentuknya CV, prosedur dan syaratnya tidak jauh berbeda. Kalau kamu sudah mantap untuk memutuskan membuat PT atau membuat CV di Jakarta untuk bisnis yang kamu jalankan bisa langsung mengakses platform Easybiz 2.0.

Platform Easybiz 2.0 dibuat untuk memudahkan proses pembuatan perusahaan berbentuk PT atau perusahaan berbentuk CV di Jakarta dimana platform ini memberikan panduan dalam proses pembuatan perusahaan berbentuk PT atau CV. Dalam salah satu tahapan di platform Easybiz 2.0 juga disediakan pilihan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mengacu pada Keputusan Kepala BPTSP DKI No.50 Tahun 2016

Berikut 10 perbedaan perusahaan berbentuk PT dan perusahaan berbentuk CV secara umum yang harus kamu ketahui:

No PERIHAL PERSEROAN KOMANDITER (CV) PERSEROAN TERBATAS (PT)
1 Dasar Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT)
2 Bentuk Badan Usaha

 

Badan usaha tidak berbadan hukum Badan usaha yang berbadan hukum
3 Struktur ·         Sekutu Komanditer (Persero Pasif) adalah pihak yang memasukkan modal untuk CV. Sekutu Komanditer tidak boleh menjadi pengurus, menjadi sekutu komplementer CV dan tidak boleh melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama CV.

 

·         Sekutu Komplementer (Persero Aktif) atau dikenal juga sebagai sekutu kerja/pengurus yaitu pihak yang mewakili untuk dan atas nama dan mengurus seluruh kepentingan CV.

 

 

·        Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar, antara lain pengangkatan/pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan modal dan keputusan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar PT.

 

·        Direksi adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang:

a.       Melakukan pengurusan PT untuk kepentingan PT;

b.      Mewakili PT didalam dan diluar pengadilan.

 

·           Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas:

a.       Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan PT;

b.      Memberikan nasihat kepada Direksi.

 

4 Tanggung Jawab ·         Tanggung jawab Sekutu Komanditer tidak melebihi modal yang dimasukkannya dalam CV. Namun apabila Sekutu Komanditer juga turut serta melakukan pengurusan CV, tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada nilai modal yang dimasukkan, tapi menjadi sama dengan tanggung jawab Sekutu Komplementer.

 

·         Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh secara pribadi. Sehingga apabila CV mengalami kerugian, Sekutu Komplementer dapat menanggung kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta pribadinya.

 

 

·      Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki, kecuali:

a.       Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b.      Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;

c.       Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau

d.      Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

 

·      Anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT dengan itikad baik. Namun dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

 

·      Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Namun, anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

 

5 Pendiri ·   Minimal 2 (dua) orang atau lebih dan Warga Negara Indonesia.

 

·   Jika pendiri hanya terdiri dari suami istri, agar disediakan perjanjian pra nikah sebagai bukti pemisahan harta.

 

·   Jika pendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif harus ada izin dari atasan dari instansi tempat bekerja.

·      Kalau CV hanya bisa didirikan oleh orang, maka untuk PT selain orang, pendirinya bisa badan hukum. Untuk PT minimal ada 2 (dua) pendiri yang bisa terdiri dari orang atau badan hukum, atau kombinasi orang dan badan hukum.

 

·      Apabila salah satu atau seluruh pihak merupakan pihak asing maka statusnya harus Penanaman Modal Asing (PMA) dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

 

·      Bila pendiri PT adalah orang maka berlaku ketentuan sebagaimana CV

 

 

 

6 Nama Pada umumnya tidak diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pemberian nama CV sehingga dapat menggunakan nama yang sama dengan perusahaan lain. Untuk PT yang sahamnya dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia, harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.

 

Selain itu syarat untuk nama PT[i] adalah sebagai berikut:

 

a.      ditulis dengan huruf latin;

b.      belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain;

c.       tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

d.      tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;

e.      tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;

f.       tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;

g.      tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan

h.      sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

 

Dalam hal Nama Perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas kecuali huruf e. Singkatan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud berupa:

a.      singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Perseroan; atau

b.      singkatan yang merupakan akronim dari Nama Perseroan.

 

7 Modal Pada umumnya tidak ada batasan mengenai minimum modal untuk CV, kecuali ditentukan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam PT, modal dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:

 

a.   Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Nilai modal dasar berdasarkan kesepakatan pendiri, kecuali ditentukan secara berbeda untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

 

b.   Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Modal ditempatkan harus senilai minimum 25% dari Modal Dasar.

 

c.    Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal yang disetor harus senilai dengan modal yang ditempatkan (minimum 25% dari Modal Dasar).

 

 

8 Bukti Setor Modal Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, pada umumnya dalam pendaftaran CV pada Pengadilan Negeri setempat tidak diperlukan bukti setor modal. Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT ditandatangani, wajib menyertakan bukti setor yang sah[ii], yang dapat berupa:

 

a.    fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.

 

Namun agar diperhatikan, surat pernyataan modal disetor tersebut hanya dapat diterima pada saat pendirian PT atau pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selebihnya seperti pada saat melakukan anggaran dasar, wajib disertakan bukti setor yang lain seperti bukti setor dari bank atau neraca PT tahun buku berjalan.

 

b.   Asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak.

 

c.    fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan, Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; atau

 

d.   fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

 

 

9 Pengesahan Akta Pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili CV tersebut. Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan melalui Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang membantu pendirian perusahaan untuk UKM dan startup di Indonesia. Untuk informasi mengenai prosedur, syarat dan biaya pembuatan PT, CV, serta perizinan usaha lainnya hubungi Easybiz di Tel/WA: 0816 17 369 369 atau email: halo@easybiz.id

Untuk proses pembuatan PT dan CV di Jakarta secara online silakan klik https://buatpt.easybiz.id/pendirian-start

[i] Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan
[ii] Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *