Mendirikan Lembaga Kursus Secara Legal, Begini Caranya!

 

Lembaga Pendidikan Non Formal (LPNF) merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”). LPNF diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi dari PNF adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Bentuk-bentuk LPNF antara lain meliputi:

  1. Lembaga kursus dan pelatihan (LKP);
  2. Kelompok belajar;
  3. Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  4. Majelis taklim;
  5. Pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur non formal;
  6. Rumah pintar;
  7. Balai belajar bersama; dan
  8. Lembaga bimbingan belajar (bimbel).

Jika anda berminat  mendirikan salah satu bentuk LPNF diatas, seperti misalnya lembaga kursus, alangkah lebih baiknya jika anda mendirikannya secara legal. Ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 62 UU Sisdiknas. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap satuan pendidikan yang didirikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Untuk lebih jelasnya, ini dia langkah-langkah untuk mendirikan lembaga pendidikan non formal (LPNF):

Pertama, anda perlu membentuk wadah yang sesuai dalam menjalankan lembaga kursus anda.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (“Permendikbud 81/2013”) diatur bahwa satuan LPNF dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Dari ketiga pilihan tersebut, sebaiknya anda menyesuaikan kebutuhan dari LPNF itu sendiri. Meski demikian, pilihan badan hukum bisa jadi lebih menguntungkan anda. Bentuk badan hukum di Indonesia sendiri saat ini ada 3 (tiga), yaitu Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Badan hukum yang akan dibahas disini adalah PT dan Yayasan. PT berorientasi pada full profit dan Yayasan meski dimungkinkan untuk mencari penghasilan dengan batasan dan persyaratan tertentu, tapi tidak dikhususkan hanya untuk mengejar profit. Jika satuan LPNF ini anda dirikan fokusnya untuk mencari keuntungan (profit oriented), ada baiknya jika anda mendirikan PT.

Mendirikan Lembaga Kursus Dengan Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

Mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan juga bisa memberikan nilai lebih pada kredibilitas lembaga kursus yang anda dirikan. Yang jelas, dengan memiliki badan hukum akan ada pemisahan yang jelas antara urusan perusahaan dan pribadi. Anda dapat dengan mudah membuat rekening atas nama perusahaan atau yayasan yang cash flownya terpisah dengan keuangan pribadi atau keluarga. Hal ini dianggap penting karena mitra bisnis Anda pasti menginginkan hubungan business to business (B-2-B) yang transparan dan profesional.

Kalau Anda memilih opsi mendirikan PT untuk lembaga kursus yang akan didirikan, salah satu keuntungannya adalah—karena statusnya badan hukum—maka ada pemisahan yang jelas antara harta kekayaan pribadi dan tanggung jawab hukum pribadi dari pemegang saham dengan harta kekayaan perusahaan dan tanggung jawab hukum dari perusahaan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa “Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham”. Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) UUPT ini menegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas saham yang dimilikinya dalam PT dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Tentu anda tahu bahwa dalam PT, modal dibagi-bagi dalam persentase saham. Ketika seorang pemegang saham menyetorkan pada PT sejumlah uang sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam PT tersebut, artinya pemegang saham tersebut sudah melepaskan hak kepemilikannya atas uang tersebut sehingga kepemilikannya beralih ke tangan PT. Dengan merujuk Pasal 3 ayat (1) UUPT  dan penjelasannya, jika PT mengalami kerugian maka harta pribadi anda selaku pemegang saham tetap aman karena tanggung jawab pemegang saham hanya sampai porsi saham yang dimiliki. Jika total saham anda bernilai Rp 50 juta, maka jika PT merugi hingga Rp 150 juta, anda tidak perlu menutupi kekurangan tersebut. Selain soal pemisahan, kelebihan lain PT adalah modal dari tiap pemegang saham termuat secara jelas dalam akta pendirian PT dan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga bisa membantu jika terjadi sengketa terkait kepemilikan saham PT di masa depan.

Keuntungan lainnya, karena pemakaian nama PT tidak bisa sembarangan dan harus terlebih dulu disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nama yang anda dapatkan untuk PT anda tidak akan bisa digunakan pihak lain. Satu lagi keuntungan dari mendirikan PT adalah PT dipandang lebih bonafid dan profesional. Hal ini karena adanya 3 (tiga) organ PT terpisah yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ tertinggi dalam PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan ke direksi dan komisaris.

Terakhir,  tidak ada batasan jangka waktu berdirinya sebuah PT. Selama PT itu masih berjalan dan belum dilikuidasi, maka PT itu dapat terus beroperasional, terlepas jika pemegang saham atau manajemen sebelumnya sudah ada pergantian, berhenti, atau meninggal dunia. Untuk sebuah lembaga pendidikan, menjadi lembaga yang sustain tentu menjadi nilai lebih.

Syarat dan Prosedur Mendirikan PT

Anda tak perlu khawatir jika ingin mendirikan PT karena sekarang syarat dan prosedur mendirikan PT terutama di Jakarta sudah semakin mudah. Hanya saja kalau anda berniat mendirikan PT di Jakarta, salah satu prosedur penting yang harus diperhatikan adalah mengenai domisili usaha. Hal ini tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 yang senada dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu rumah biasanya terletak dalam zona pemukiman. Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, setiap badan usaha wajib berdomisili usaha di zona usaha, tidak bisa di dalam zona pemukiman. Sebagai alternatifnya, anda dapat menyewa Ruko atau gedung perkantoran. Namun tentu saja, bila ingin menyewa Ruko untuk lembaga kursus, pastikan zonasinya memang untuk tempat usaha dan bisnis. Begitu pula dengan peruntukan yang tertera dalam IMB-nya harus untuk tempat usaha. Hal ini agar anda tidak mengalami permasalahan ketika akan mengurus perizinan dari lembaga pendidikan non formal yang sedang anda dirikan.

Berbeda bila anda memilih mendirikan Yayasan di Jakarta sebagai badan hukum untuk lembaga kursus anda, maka anda bisa menggunakan rumah atau tempat tinggal sebagai domisili Yayasan. Kemudahan ini tentu menjadi nilai tambah bila anda memutuskan untuk mendirikan yayasan.

Hanya saja, seperti telah diuraikan diatas, bila tujuan anda mendirikan lembaga kursus adalah untuk mencari keuntungan (profit oriented), sebaiknya anda memilih opsi untuk mendirikan PT. Hal ini karena tujuan pendirian Yayasan sejatinya adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Easybiz memiliki track record yang baik dan konsultan yang berpengalaman dalam membantu UMKM dan StartUp dalam mendirikan badan usaha dan mengurus perizinan usaha, termasuk pendirian PT dan pendirian Yayasan.

Baca juga:

1.       9 Keuntungan Mendirikan PT Untuk Bisnis Anda

2.       Badan Hukum PT Membuat Bisnis Lebih Kredibel

 

Kedua, jika anda mendirikan badan hukum PT untuk lembaga kursus anda, maka ada baiknya anda juga mengurus dokumen legalitas terkait seperti Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan dari kelurahan dan/atau kecamatan setempat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, Izin Pendirian Satuan PNF, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Baca juga:

1.       Proses Dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib Anda Ketahui

2.       Serangkaian Aturan Baru Ini Membuat Proses Mendirikan PT Jadi Lebih Mudah

 

Ketiga, penuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan LPNF. Nama izin ini bisa berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya, misalnya Izin Pendirian Satuan LPNF yang berupa PKBM di wilayah DKI Jakarta disebut sebagai Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Syarat Administratif Lembaga Pendidikan Non Formal

Persyaratan administratif dan teknis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

  1. Identitas pendiri satuan LPNF yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Keluarga (KK).
  2. Akta pendirian badan hukum dan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Susunan serta rincian tugas dari masing-masing pengurus, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.
  4. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan/atau kecamatan setempat.
  5. Jika berbentuk badan hukum, anda juga bisa melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dari PT anda.
  6. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat yang akan menjadi tempat pembelajaran minimal selama 3 (tiga) tahun. Dokumen yang menerangkan kepemilikan ini berupa sertifikat kepemilikan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peta lokasi atau denah ruangan, perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan (jika menyewa), dan Undang-Undang Gangguan (UUG atau HO). Lahan dari lokasi tempat kegiatan belajar mengajar ini setidaknya 100 m2. Untuk tempat pembelajaran ini, anda perlu menyiapkan setidaknya 3 (tiga) ruangan yang peruntukannya masing-masing untuk ruang kelas, ruang tenaga pendidik atau guru, dan ruang administrasi tata usaha dengan rasio masing-masing 6×6 m2. Akan lebih baik juga jika anda bisa menyediakan ruang lainnya seperti ruang perpustakaan, ruang ibadah, dan ruang toilet.
  7. Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Dokumen ini merupakan rencana kurikulum pendidikan yang akan dijalankan oleh satuan PNF tersebut.
  8. Dokumen terkait antara lain seperti fotokopi ijazah pimpinan yang sudah dilegalisasi (jika ingin mendirikan PKBM).

Seluruh persyaratan administratif dan teknis diatas anda, sebagai pendiri satuan LPNF, serahkan saat mengajukan surat permohonan pendirian satuan pendidikan non formal (LPNF) kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Setelah itu anda perlu menunggu sekitar 30 (tiga puluh) hari kerja untuk verifikasi dan pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan yang telah anda ajukan.

Jika permohonan anda diterima, anda akan memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagai legalitas bagi operasional satuan LPNF anda. Saat anda memperoleh Izin Pendirian Satuan LPNF, anda juga akan memperoleh Nomor Induk Satuan Pendidikan Non Formal.

 

Keempat, jika anda mendirikan satuan LPNF berupa lembaga kursus dan pelatihan (LKP), anda perlu memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (“Permendikbud 127/2014”). Dalam Permendikbud 127/2014 ini diatur standar sarana dan prasarana bagi lembaga kursus dan pelatihan yang meliputi satuan pendidikan dan jumlah peserta didik, lahan serta bangunan dan gedung untuk tempat pembelajaran, ruangan untuk tempat pembelajaran, ruangan penunjang, fasilitas media penunjang pembelajaran seperti alamat peraga dan simulasi, serta kantor dan kelengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, dan lemari. Sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan (LKP) ini berlaku bagi 10 (sepuluh) jenis keterampilan berikut:

  1. Mekanik sepeda motor;
  2. Mengemudi kendaraan bermotor;
  3. Tata boga;
  4. Tata busana/menjahit;
  5. Tata kecantikan kulit;
  6. Tata kecantikan rambut;
  7. Tata rias pengantin;
  8. Perhotelan;
  9. Baby sitter; dan
  10. Spa.

Sebagai tambahan, pembimbing dan pengelola  lembaga kursus dan pelatihan (LKP) wajib memenuhi standar pembimbing dan pengelola  lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang berlaku secara nasional. Detail standar kualifikasi dimaksud dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan (“Permendiknas 41/2009”) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus (“Permendiknas 42/2009”).

Last but least, LPNF juga memerlukan adanya akreditasi sesuai Pasal 86 juncto Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (“PP 19/2005”). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adanya akreditasi ini bertujuan sebagai upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan melalui penilaian (assessment) yang objektif, transparan, dan berkelanjutan atas kelayakan suatu program dan satuan LPNF. Akreditasi untuk LPNF dilakukan di bawah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

Untuk mendapatkan akreditasi, anda perlu mengajukan proposal permohonan akreditasi yang ditujukan kepada Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF), mengisi formulir yang disediakan, dan melampirkan dokumen persyaratan antara lain akta pendirian dan surat pengesahan badan hukum, Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, dan dokumen 8 (delapan) standar. Kedelapan standar dimaksud meliputi:

  1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau capaian pembelajaran lengkap dengan dokumen penetapannya.
  2. Standar isi meliputi antara lain fotokopi jenis program pendidikan yang diselenggarakan, kurikulum terbaru yang dibuat satuan LPNF, fotokopi pedoman pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, serta fotokopi perbandingan jumlah jam belajar untuk tiap program pendidikan.
  3. Standar proses meliputi silabus, RPP setiap mata pelajaran yang dibuat dan ditandatangani pendidik serta diketahui pimpinan satuan LPNF tersebut, daftar hadir peserta didik, dan daftar hadir pendidik.
  4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi daftar tenaga pendidik dan daftar tenaga kependidikan, termasuk CV, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan lainnya, dan surat pengangkatan yang bersangkutan.
  5. Standar sarana dan prasarana meliputi daftar dan foto jenis sarana pada seluruh ruangan, daftar dan foto jenis peralatan belajar, daftar dan foto jenis bahan ajar, bukti status kepemilikan gedung, daftar jenis prasarana lembaga, dan bukti prasarana listrik.
  6. Standar pengelolaan meliputi antara lain portfolio pimpinan satuan LPNF (CV, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, dan sertifikat pelatihan lainnya), dokumen visi misi dan tujuan serta sosialisasinya, fotokopi rencana kerja 5 (lima) tahun, bukti legalitas dari satuan LPNF tersebut (akta, surat pengesahan badan hukum, dan NPWP badan), foto papan nama, fotokopi rekening bank dari LPNF, dokumen uraian tugas pengurus, bukti kerjasama dengan pihak mitra, jadwal kegiatan rutin, berkas laporan tahunan untuk setiap program layanan, dan daftar peserta didik per program layanan.
  7. Standar pembiayaan meliputi bukti rencana pengembangan pendanaan, CV staf administrasi keuangan, fotokopi jenis dokumen administrasi keuangan (rekening bank, buku kas, buku kas harian, dan dokumen keuangan lainnya), serta fotokopi laporan keuangan.
  8. Standar penilaian pendidikan meliputi antara lain panduan penilaian, soal mata pelajaran atau materi tugas peserta didik, dokumen nilai hasil belajar, daftar lulusan, serta fotokopi tanda penghargaan yang diperoleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di tingkat internasional, regional, nasional, dan/atau lokal.

Masa berlaku status akreditasi setiap satuan LPNF adalah 5 (lima) tahun. Setelah itu anda dapat mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi (re-Akreditasi). Permohonan re-Akreditasi diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku status akreditasi dari satuan LPNF anda. Jika hingga 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa status akreditasi tersebut anda belum juga mengajukan permohonan re-Akreditasi, maka status akreditasi tersebut dinyatakan berakhir.

 

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com. Untuk informasi mengenai prosedur, syarat dan biaya pendirian PT, pendirian CV, serta perizinan usaha hubungi Easybiz di Tel: 0817 689 6896 atau email: halo@easybiz.id

Untuk mengetahui penawaran dan promo terbaru kami, silakan cek http://easybiz.id/penawaran/

Follow twitter kami @easybizID untuk tips seputar bisnis dan perizinan usaha

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *