Modal Minimal PT Tahun 2023 Dihilangkan, Benarkah?
Rabu, 8 Februari 2023
Modal PT seringkali menjadi kendala bagi para pelaku usaha ketika hendak mendirikan PT. Ini disebabkan ketentuan di dalam UUPT yang menyatakan bahwa dibutuhkan modal minimal PT sebesar Rp 50 juta.
Di sisi lain, demi memangkas elemen penghambat peningkatan iklim investasi, Pemerintah menerbitkan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Untuk mengetahui pengaruh Perppu 2/2022terhadap aturan besaran modal PT, silakan simak ulasan berikut ini.
Pendirian PT
PT adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jenis PT ini disebut PT Persekutuan modal atau PT biasa.
Untuk pendirian PT Persekutuan Modal, ketentuan yang dipakai ada di pasal 109 angka 2 Perppu 2/2022, yaitu :
PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.
PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran.
Setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Pendiri, direktur dan pemengang saham usaha mengisi data-data sebagai berikut:
Nama lengkap.
Tempat dan tanggal lahir.
Pekerjaan.
Tempat tinggal.
Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT, permohonan dapat diajukan kepada Menkumham melalui SABH dengan mengisi data-data sebagai berikut:
Nama dan tempat kedudukan PT
Jangka waktu berdirinya PT
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT
Jumlah modal_dasar, ditempatkan, dan disetor
Alamat lengkap PT
Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
Modal PT
Terkait dengan besaran modal minimal PT, telah diatur bahwa modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Modal dasar PT tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh minimal sebesar 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021
Bukti penyetoran yang sah tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT.
Terkait dengan ketentuan modal PT, pelaku usaha perlu mencermati kriteria skala usaha yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa
Usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan yaitu sebagai berikut:
Usaha mikro - memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Usaha kecil - memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Usaha menengah - memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Ketentuan tentang modal PT dan kriteria skala usaha tersebut berhubungan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada Pasal 7 ayat (1)
Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau usaha besar.
Dengan begitu, setiap kode KBLI memiliki tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang berbeda. Hal ini berpengaruh terhadap jenis Perizinan Berusaha yang harus dipenuhi.
Untuk pendirian PT dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:
✔ PT khusus area Jakarta
✔ Virtual Office untuk area Jakarta
✔ Termasuk NPWP perusahaan
Corporate Solution: Solusi Pelaporan Dokumen Perusahaan Anda
Satu paket untuk memenuhi kewajiban pelaporan perusahaan Anda secara mudah, efisien, dan praktis dengan Easybiz. Dapatkan layanan:
- ✔️
Review Dokumen Legalitas Perusahaan
- ✔️
Konsultasi OSS, LKPM, Perizinan
- ✔️
Pelaporan LKPM 1 tahun
- ✔️
Riset Perizinan
- ✔️
dan lainnya
Konsultasikan kebutuhan Anda dengan kami melalui tombol dibawah ini!
Konsultasi GratisPelajari Corporate Solution